Perpres 82 Tahun 2018 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS

by
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Mahmul Ahyar memberikan keterangan pers kepada awak media terkait implementasi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 di kantornya, Rabu (19/12/2018) siang jelang sore.

HARIAN REPUBLIK.COM, ACEH BARAT – Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh Mahmul Ahyar S E dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan di Meulaboh, Rabu (19/12/2018) menerangkan, Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek.

Dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018, bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan.

“Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres tersebut diundangkan,” kata Mahmul Ahyar.

Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI.

“Untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender, dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan. Oleh karenanya, kami mengimbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis,” papar Ahyar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *