Jokowi tolak remisi untuk narapidana korupsi

  • Whatsapp

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menegaskan pada hari Selasa bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk memerangi korupsi, menolak pembicaraan baru-baru ini memungkinkan pengurangan hukuman yang lebih besar untuk narapidana korupsi.

“Secara pribadi, saya akan menolak remisi tersebut,” katanya dalam sebuah wawancara khusus dengan stopkontak radio Elshinta, Selasa, seperti dikutip di situs Sekretariat Kabinet.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly baru-baru ini melayang rencana untuk merevisi peraturan pemerintah 2012 yang memberlakukan persyaratan ketat remisi untuk obat, korupsi dan narapidana teror, dengan alasan bahwa narapidana korupsi memiliki hak untuk remisi.

2012 Peraturan mengharuskan terpidana korupsi untuk memenuhi dua kriteria sebelum mereka dapat diberikan remisi: mereka harus berkolaborasi dengan keadilan dan membayar kembali kerugian negara mereka disebabkan serta denda yang dikenakan pada mereka oleh pengadilan.

Yasonna diuraikan rencana untuk menghapus kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memutuskan apakah terpidana telah bekerja sama dengan keadilan, dengan alasan bahwa sebagai hal yang berdiri, tubuh antigraft “menghukum tersangka dua kali”.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) politisi juga mengatakan bahwa remisi adalah bagian dari hak-hak narapidana sebagai warga negara dan menyerukan relaksasi mekanisme remisi.

Rencana Yasonna telah menarik kritik keras dari para aktivis antikorupsi dan KPK bertindak wakil ketua Johan Budi, yang menggambarkan rencana Yasonna sebagai kemunduran dalam memerangi korupsi. Johan juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam diskusi rencana.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menegaskan keengganan Jokowi dan mengecilkan rencana Yasonna itu.

“Menteri melaporkan kepada Presiden bahwa kementerian sedang melakukan studi tentang remisi, termasuk bagi mereka yang terlibat dalam kasus korupsi. Jadi penelitian ini tidak secara khusus tentang remisi untuk narapidana korupsi, “kata Andi, Selasa di Kantor Presiden.

Baca Juga :   Kebijakan Menteri Pendidikan Full Day School melindungi anak-anak dari kegiatan sia-sia

“Presiden telah meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat,” tambahnya.

Andi lebih lanjut menyatakan bahwa remisi belum menjadi topik diskusi dalam pertemuan kabinet.

Menurut situs Sekretariat Kabinet, Jokowi membantah bahwa rencana untuk merevisi peraturan remisi itu bertujuan merusak KPK, yang dianggap telah menjadi kekuatan yang paling kuat dalam memerangi korupsi dalam dekade terakhir.

Jokowi mengatakan dia mendorong pembentukan cepat dari panitia seleksi untuk meneliti calon untuk menggantikan pimpinan KPK saat ini, yang tenor ditetapkan untuk berakhir pada akhir tahun ini.

Komitmen Presiden untuk memerangi korupsi telah dipertanyakan di tengah krisis yang melibatkan KPK dan Polri.

Ketegangan yang muncul dari penamaan maka kepala polisi calon Komisaris yang antigraft tubuh. Jenderal Budi Gunawan tersangka dalam kasus suap, telah memuncak dengan dua pimpinan KPK yang bernama tersangka dalam kasus terpisah dan kemudian diskors dari jabatannya.

Jokowi akhirnya melangkah masuk, menjatuhkan nominasi Budi dan menunjuk tiga pemimpin bertindak untuk tubuh antigraft, dipelopori oleh bertindak ketua Taufiequrachman Ruki.

Jokowi juga memerintahkan KPK untuk fokus pada pencegahan korupsi daripada mengungkap kasus-kasus korupsi. Sementara itu, keputusan praperadilan yang membatalkan statusnya tersangka Budi telah menyebabkan lebih tinggi profil tersangka korupsi pengajuan petisi praperadilan mereka sendiri

Rate this post

Related posts