Jusuf Kalla: Indonesia Berhenti Mengirim Pekerja Wanita di Luar Negeri

  • Whatsapp

Indonesia berencana untuk mengakhiri praktik pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri dengan menciptakan lapangan kerja lebih banyak di sini, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat.

Berbicara pada konferensi organisasi perempuan Nahdlatul Ulama (NU Fatayat), Kalla mengatakan perempuan kebanyakan dipaksa untuk mencari masa depan yang lebih baik di luar negeri karena peluang terbatas di Indonesia, dan bahwa banyak mengalami kekerasan mental dan fisik.

“Kami akan mengakhiri semua ini [perlakuan buruk dari pekerja],” kata Wapres. “Masalah dengan TKW yang [akan berakhir], dalam lima tahun kita harus [berhenti mengirim mereka] ke luar negeri.”

Kalla mengatakan bahwa sektor pertanian akan menjadi sumber utama pekerjaan di masa depan, diikuti dengan kerja industri ringan.

Nasib pekerja migran merupakan isu politik besar di Indonesia. Sementara pengiriman uang yang dikirim oleh pekerja konstruksi dan pekerja rumah tangga dari luar negeri memiliki dampak penting pada peningkatan ratusan ribu keluarga keluar dari kemiskinan, pekerja migran sering menjadi korban pelecehan dan dalam banyak kasus harus menyerahkan paspor mereka baik agen atau majikan.

Kasus-kasus ekstrim seperti pembunuhan terbaru dari dua perempuan Indonesia di Hong Kong, diduga di tangan seorang bankir Inggris, kadang-kadang menjadi berita utama internasional, namun pers dalam negeri tidak pernah kekurangan pada cerita-cerita pelecehan.

Kelompok advokasi Migrant Care memperkirakan bahwa setiap hari antara 400 sampai 500 buruh migran Indonesia yang diperas oleh petugas keamanan dan imigrasi ketika mereka kembali ke Indonesia.

Kelompok ini telah mencatat lebih dari 1.000 kasus pemerasan selama sepuluh tahun terakhir, yang dikatakan melibatkan polisi dan pejabat militer serta dari instansi pemerintah lainnya.

“Setiap hari, 400 sampai 500 TKI [tenaga kerja Indonesia] yang diperas,” kata ketua Migrant Perawatan Anis Hidayah pada bulan Agustus. Angka tersebut, katanya, mewakili 45 persen pekerja migran Indonesia pulang setiap hari. Skema pemerasan “yang sistematis,” lanjut Anis.

Baca Juga :   Pil Pahit Facebookan di Yogyakarta

Para pelaku, Anis diduga, berasal dari militer, polisi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan Badan Perlindungan (BNP2TKI).

Awal bulan ini, menteri yang baru dilantik tenaga kerja dan transmigrasi, Hanif Dhakiri, berjanji untuk mengaudit semua lembaga penempatan buruh migran dalam upaya untuk menindak pemerasan luas.

Rate this post

Pencarian :

tenaga kerja wanita di luar negeri~berita larangan jd tkw~,

Related posts