Penundaan eKTP

  • Whatsapp

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Senin mengumumkan produksi kartu identitas elektronik, yang dikenal sebagai e-KTP, akan ditunda lagi, sedikit lebih dari seminggu setelah penyelidik anti-korupsi memberi lampu hijau untuk melanjutkan program pemerintah.

Awal bulan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kata kementerian itu bisa membangkitkan program yang mothballed karena penyelidikan sedang berlangsung terhadap dugaan penyimpangan pengadaan.

Namun, pada hari Senin Tjahjo mengatakan ada masalah dengan proses pengumpulan data dan pemerintah dimaksudkan untuk mengadakan evaluasi sebelum bergerak maju dengan produksi. Bekerja pada e-KTP akan ditunda sampai awal Januari.

Di antara isu-isu adalah penemuan identitas palsu, dilaporkan telah diproduksi di Cina dan Perancis, kata Tjahjo.

“Hologram ini tampaknya resmi, tetapi [kartu] dibuat di luar negeri, di Cina dan Perancis,” katanya, menambahkan bahwa masalah ini telah ditemukan sebelum dia melangkah ke kantor.

“Adapun motif dan jumlah palsu e-KTP [yang telah beredar], semua hal-hal yang dalam yurisdiksi polisi,” kata Tjahjo.

Dia menekankan belum ada intervensi oleh entitas asing dalam produksi ID elektronik dan mengatakan pemerintah akan meluncurkan penyelidikan menyeluruh atas kasus itu.

“Semua proses pengumpulan data harus ditunda selama dua bulan, sehingga kami dapat memperbarui dan mengevaluasi seluruh proses,” kata Tjahjo. “Data harus [dianggap] negara rahasia dan pemerintah harus menjamin keamanan data tersebut. Setelah dua bulan evaluasi, kita akan terus. ”

Tjahjo menambahkan bahwa kementerian akan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan untuk memastikan keamanan data ID.

Dodi Riatmadji, kepala komunikasi di Departemen Dalam Negeri, kata kementerian itu didedikasikan untuk meningkatkan keamanan data dengan Januari 2015.

“Kami akan mengamankan semua data sehingga mereka dapat digunakan untuk program-program pemerintah seperti kartu sosial,” katanya, mengacu pada kesehatan dan pendidikan kartu baru yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memastikan keluarga kurang mampu memiliki akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan .

Baca Juga :   Tes Keperawanan Polwan

DPR Wakil Ketua Fadli Zon tidak setuju dengan penundaan, mengatakan tidak ada alasan untuk penundaan tersebut.

“Ini harus dilanjutkan. Menemukan masalah dan memperbaikinya. Jika tidak ada yang dilakukan, akan dikenakan biaya banyak bagi negara, “kata Fadli, Senin, seperti dikutip kantor berita milik pemerintah Antara.

“Jumlah identitas tunggal diperlukan karena memiliki semua informasi dari warga. Setiap negara telah melakukan itu, kita jadi tertinggal.

“Kami tidak memiliki data yang valid pada orang-orang kami.”

Rate this post

Related posts