Perpu Pilkada SBY

  • Whatsapp

Presiden SBY akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Pilkada langsung. Bereaksi atas langkah SBY, Partai Gerindra mengisyaratkan siap menolak Perpu itu.

“‎SBY lupa kalau dia negarawan, dia sekarang memainkan fungsi sebagai politikus,” kata anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat saat dihubungi, Selasa (30/9/2014).

Menurut Martin, negarawan merupakan sosok yang mengayomi semua kepentingan. Seharusnya SBY mendukung keputusan DPR yang telah mengesahkan Pilkada lewat DPRD dengan mendeklarasikan anti politik uang. Elemen penegak hukum mulai KPK hingga PPATK bisa diajak. “Itu baru negarawan,” ujar Martin.

“‎Kalau mau membuat Perpu, ibaratnya Presiden mau menjadikan dirinya sebagai bulan-bulanan DPR. Dia akan dikecam karena menggunakan jabatan itu hanya karena pandangan pribadinya. Karena pembahasan UU itu pada saat disahkan Mendagri sudah bicara mewakili Presiden,” tutur Martin.

Martin menuturkan, bila SBY tidak menandatangani UU Pilkada selama 30 hari, maka Perpu yang SBY keluarkan bisa langsung berlaku. Namun menurut Martin, sesungguhnya syarat dikeluarkannya Perpu tidak terpenuhi dalam hal polemik Pilkada ini.

‎”Tidak ada alasan kuat karena tidak ada kepentingan yang memaksa, tidak ada kekosongan hukum, dan UU sudah disahkan DPR,” tutur Martin.

detik.com

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung penuh langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilihan Umum Kepala Daerah. UU Pilkada baru saja disahkan DPR pada Jumat pekan lalu. (Baca: SBY Siapkan Perpu Batalkan UU Pilkada)

Politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari, mengatakan partainya akan mengawal pengesahan perpu tersebut di Senayan. “Dengan asas kemanfaatan, pasti kami dukung persetujuan di DPR,” kata Eva saat dihubungi Tempo, Selasa, 30 September 2014. (Baca: Siapkan Perpu, SBY: Saya Ambil Risiko Politik)

Baca Juga :   Kurikulum 2013 Perlu Ada Perbaikan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dirinya akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan oleh DPR. Perpu itu akan diterbitkan setelah ia meneken UU Pilkada. (Baca: 5 Skenario yang Bisa Jegal UU Pilkada)

“Perpu ini saya ajukan ke DPR setelah, katakanlah, hari ini atau besok setelah saya terima draf RUU hasil sidang paripurna, maka aturan mainnya itu harus saya tanda tangani,” kata SBY setelah pembekalan anggota DPR dari Demokrat di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 September 2014.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah hak legislasi presiden yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Presiden diperbolehkan membuat perpu jika dilatari hal ihwal yang dianggap darurat. Namun, agar berlaku, perpu harus disetujui oleh DPR. (Baca: SBY Punya Plan B Jegal UU Pilkada)

Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengapresiasi langkah SBY menerbitkan perpu. Menurut Refly, ihwal “merusak demokrasi akibat dipilihnya kepala daerah oleh DPRD” sudah menjadi alasan yang kuat untuk mencabut UU Pilkada. “Ia telah mengutamakan demokrasi,” kata Refly.

tempo.com

Presiden terpilih Joko Widodo mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akhirnya menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengganti Undang-undang Pilkada yang menggunakan sistem pilkada melalui DPRD dengan sistem pilkada langsung.

“Kami sudah tahu semuanya, rakyat menghendaki pilih langsung, karena hak politik rakyat dihargai, didengar,” ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi di depan Rumah Dinas Kegubernuran DKI, di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2014).

Pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini memastikan sikap SBY yang tiba-tiba mengeluarkan Perpu tersebut bukanlah hasil lobi-lobi yang dilakukan partai koalisi pemerintahan Jokowi-JK.

Baca Juga :   Orang mulai mencari info tentang pengampunan pajak

“Enggak ada,” ucap Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden SBY menegaskan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) pemilihan kepala daerah yang baru disahkan di DPR.

Keputusan tersebut diambil SBY usai menggelar pertemuan tertutup dengan petingi Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta.

“Yang intinya Perpu ini saya ajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat setelah esok saya terima draf Rancangan Undang-undang hasil paripurna kemarin maka aturan mainnya itu harus saya tandatangani dan setelah ditandatangani karena saya hari ini dan hari-hari sebelum ini sungguh mendengar kehendak rakyat,” ujar SBY saat memberikan keterangan pers di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Menurut SBY, Perpu tersebut akan tetap berpedoman pada 10 usulan perbaikan yang diajukan Partai Demokrat yang ditolak di DPR, pekan lalu.

“Maka gantungan utama Perpu ini juga sistem pilkada langsung dengan perbaikan,” beber Ketua Umum Partai Demokrat itu.

http://www.tribunnews.com

Rate this post

Related posts